Tahapan Pemilu 2024 telah memasuki masa kampanye para calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk calon anggota legislatif. Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta berharap semua proses pemilu berjalan lancar, aman, damai, tertib, dan sesuai dengan perundang-undangan. Ditekankan bahwa pemilu merupakan instrumen sekaligus wujud nyata demokrasi di Indonesia. “Kita dan semua pihak tentunya mendambakan pemilu damai yang penuh dengan kebersamaan dan kegembiraan,” ujar Ketua Muslimat NU DKI Jakarta Hizbiyah Rochim pada acara deklarasi pemilu damai di kantornya, Kamis (30/11).
Hadir dalam kesempatan ini pimpinan cabang Muslimat NU se-DKI Jakarta serta tamu undangan.Untuk bisa mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan demokratis, lanjut Hizbiyah, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah, maupun calon legislatif agar menjual gagasan dan program kepada masyarakat. PW Muslimat NU mewanti-wanti untuk tidak melakukan kampanye hitam (black campaign), memfitnah, dan menebarkan hoaks.Dalam hal ini, sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, Muslimat NU DKI Jakarta mengambil sikap netral dalam pemilihan umum (Pemilu), serta merumuskan pernyataan sikap tentang Pemilu 2024.Hizbiyah menggaribwahi data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah dirilis bahwa wilayah DKI Jakarta masuk dalam urutan pertama daerah rawan pemilu. Karenanya, seluruh anggota Muslimat NU DKI Jakarta harus ikut mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang.
Seperti juga diilansir dari mediaindonesia.com, PW Muslimat NU DKI Jakarta mempersilahkan para anggotanya untuk menentukan pilihan mereka menurut individu masing-masing dan tidak mengatasnamakan organisasi. Ditegaskan bahwa Muslimat NU tidak mempunyai hak pilih, kecuali anggotanya atas nama individu masing-masing.PW Muslimat NU DKI Jakarta juga mempersilakan para anggotanya untuk mencalonkan diri masing-masing di semua tingkatan dan tidak mengatasnamakan organisasi.
“Muslimat NU memberi kesempatan yang sama kepada anggotanya untuk berkontestasi sesuai perundang- undangan dan peraturan organisasi,” kata Hizbiyah.Menurutnya, pengawasan pemilu secara partisipatif harus terwujud. Lintas lembaga dan masyarakat turut serta melakukan pengawasan semua tahapan Pemilu 2024. Semua elemen masyarakat harus menyadari bahwa pemilu merupakan hajat dan milik bersama untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum bebas rahasia, jujur dan adil.
(Posted : @Azzah Zumrud)
