muslimatnu.or.id. Ketua Umum Muslimat NU Ibu Hj Khofifah Indar Parawansa mengundang wakil Presiden KH Makruf Amin untuk membuka Mukernas Muslimat NU. Acara yang akan berpusat di Malang, Jawa Timur 28 Oktober 2020 akan diselenggarakan secara vietual
“Kami mohon kepada Bapak Wapres agar berkenan memberikan amanat sekaligus membuka Rakernas Muslimat NU sekaligus Mukernas Perangkat Muslimat NU,” ungkap ibu Hj. Khofifah usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU) didampingi Sekretaris Umum PP Muslimat NU Ulfah Mashfufah
Selanjutnya Ibu Khofifah mengungkapkan bahwa Mukernas Muslimat NU kali ini diselenggarakan secara hibrid dan dihadiri perwakilan Muslimat NU dari 34 provinsi di Indonesia. Beberapa pengurus dan perangkat akan hadir langsung dan sebagian yang lain akan mengikuti kegiatan ini secara virtual..
“Masing-masing perangkat ada Yayasan Pendidikan, ada Yayasan Kesejahteraan Sosial, kemudian ada Yayasan Himpunan Daiyah, ada Yayasan Haji, ada Induk Koperasi Annisa, masing-masing juga akan mengikuti secara virtual,” tambah Ibu Khofifah seperti dikutip laman nusakini.com
Dalam laporannya Khofifah menyebutkan bahwa PP Muslimat NU saat ini aktif mengelola berbagai usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. “Kami sekarang ini memiliki 108 rumah sakit dan klinik, kami memiliki 143 panti asuhan, kami mengelola 9.800-an taman kanak-kanak (TK), lalu ada 56.900-an majlis taklim. Untuk itu Rakernas dan Mukernas ini mengambil tema besar bagaimana perangkat Muslimat NU bisa berkhidmad dengan lebih maksimal lagi.,” ungkapnya.
Selain itu Ibu Khofifah mengatakan bahwa saat ini telah berdiri banyak lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan syariah di lingkungan Muslimat NU. Diantaranya adalah koperasi syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Ia berharap agar setelah adanya berbagai lembaga finansial syariah ini, masyarakat tidak lagi mengakses fintech ilegal.
“Kepada Pak Wapres kami mohon dapat menyampaikan arahan terkait dengan financial technology (fintech), bagaimana fintech terkait dengan keuangan syariah,” ungkap Ibu Khofifah.
Ibu Khofifah menambahkan bahwa jangan sampai masyarakat mengakses fintech yang ilegal karena membahayakan perekonomian.
Selain itu, menurut Khofifah, Wapres juga memberikan arahan agar Muslimat NU dapat belajar fintech dari BMT yang telah mengembangkan berbagai aplikasi keuangan berbasis teknologi.
